Monthly Archives: January 2011

Asas Cabotage

Pasal no 341 UU 17/2008 tentang Pelayaran berisikan tentang  penerapan asas cabotage, yaitu suatu keharusan untuk menggunakan kapal berbendera Indonesi  oleh pers angkutan laut nasional. Selama ini mayoritas  angkutan laut dilayani oleh kapal kapal asing dan  berbendera asing. Penerapan asas ini dimulai pada tanggal 7 Mei 2011.

 
Asas cabotage sangat berguna utk peningkatan perekonomian masyarakat Indonesia. Dengan  memberikan kesempatan berusaha yang seluas luasnya bagi  perusahaan angkutan laut nasional dan lokal, diharapkan tercapai kemandirian pelaku bisnis lokal. Asas cabotage ini juga berfungsi untuk melindungi kedaulatan negara khususnya di dalam industri maritim atau kelautan.

Tanjung Priok Over Capacity


Pelabuhan Tanjungpriok (Foto:beritajakarta.com)

Jakarta – Penumpukan barang di dalam Pelabuhan Tanjungpriok, Jakarta Utara, mengakibatkan daya tampung pelabuhan melebihi kapasitas yang tersedia. Akibatnya, pengusaha harus menanggung kerugian hingga ratusan juta rupiah setiap harinya, yang digunakan untuk biaya membayar geser kontainer.

Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Bidang Perhubungan, Syafrizal, mengatakan penumpukan barang ini karena jumlah arus barang yang masuk setiap harinya mengalami peningkatan. Jika dihitung per tahun, peningkatannya mencapai 13 sampai 15 persen. Padahal, katanya, idealnya beban dari tiap kontainer tidak boleh sama dengan luas area.

Transportasi dan kemacetan Jakarta

Kemacetan jakarta semakin hari dirasa semakin menghimpit warga ibu kota. Dalam kondisi normal saja, kemacetan tak terelakkan. Ketika jam berangkat dan pulang kantor, kemacetan terjadi hampr di semua ruas jalan ibu kota. Kemacetan ini akan semakin parah apabila ada kecelakaan lalulintas atau genangan air akibat hujan. Bahkan ketika terjadi banjir, walau lokal. kemacetan yang terjadi pun ekstrem.

Misalkan, dari pasar minggu ke arah pancoran. ketika hari minggu, bisa ditempuh dalam hitungan 15 menit. Namun ketika jam berangkat dan pulang kantor, jarak yang sama akan ditempuh dalam 1 – 1,5 jam. Bahkan, apabila hujan ekstrem bisa jadi 5 jam waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak tersebut.

KPPU Tak Berhak Hukum Maskapai Penerbangan

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dinilai salah tak memiliki hak menetapkan sanksi ganti rugi atas perkara inisiatif meskipun kasusnya dianggap merugikan masyarakat. Apalagi, jika uang ganti rugi itu kemudian masuk ke kas negara, meskipun untuk meningkatkan pelayanan umum.

Demikian disampaikan Susanti Adhi Nugroho, ahli dari Pihak PT Garuda Indonesia, dalam sidang pemeriksaan tambahan di Gedung KPPU, Senin (17/1). Sidang ini merupakan amanat dari putusan sela PN Jakarta Pusat akhir Desember 2010 lalu, atas perkara fuel surcharge sembilan industri jasa penerbangan domestik.
Kesembilan maskapai penerbangan tersebut adalah PT Garuda Indonesia, PT Sriwijaya Air, PT Merpati Nusantara Airlines, PT Mandala Airlines, PT Travel Express Aviation Service, PT Lion Mentari Airlines, PT Wings Abadi Airlines, PT Metro Batavia, dan PT Kartika Airlines.

Infrastruktur bandara belum memadai

Maskapai penerbangan Indonesia menilai infrastruktur seluruh bandara di Indonesia masih belum memadai. Bahkan, perlu segera dilakukan perbaikan. juga integrasi moda dari bandara dan ke bandara maupun bandara ke kota masih sangat minim.

Kondisi perbaikan infrastruktur bandara sudah sangat mendesak. Mengingat, jumlah penumpang angkutan udara semakin meningkat, maskapai terus menambah jumlah pesawat juga untuk persiapan pemberlakuan kebijakan ASEAN open sky 2015.

Mestinya Pelabuhan Makasar Menjadi Pelabuhan Utama

Lemahnya interkoneksi pelabuhan-pelabuhan di kawasan timur Timur memicu lonjakan harga barang dan kebutuhan pokok. Biaya pengiriman barang dari Makassar, Sulawesi Selatan, ke sejumlah daerah di Indonesia Timur membengkak 2-3 kali lipat karena harus melalui Surabaya.

Direktur Utama PT Pelindo IV Alfred Natsir, Selasa (18/1/2011), di Makassar, Sulawesi Selatan, mengatakan, kesenjangan yang terjadi antara kawasan timur dan barat karena pemerintah belum memiliki manajemen logistik yang efisien sebagai negara kepulauan. Sistem transportasi laut dari Jakarta dan Surabaya menuju beberapa daerah di Indonesia Timur belum terintegrasi.